Ditulis oleh :
Hadi Santoso
Tahukah warga Jateng tentang volume sampah yang mereka hasilkan tiap hari? Produksi sampah di provinsi ini mencapai 16.628 m3 per hari, dan rumah tangga di 35 kota/ kabupaten di provinsi ini menjadi pemasok. Sebagian besar sampah itu masuk ke tempat pembuangan akhir (TPA) sampah dengan kondisi tercampur-baur. Sebanyak 58,19% berupa sampah organik, 16,54% sampah plastik, dan 8,25% sampah kertas.
Pengelolaan di TPA masih mengandalkan sistem open dumping (buang tanpa pengolahan), sampah ditimbun hingga pemulung memilahnya. Sampah itu makin menggunung, apalagi tak semua mudah terurai secara alami atau bisa dipilah pemulung. Terutama sampah plastik yang memerlukan waktu puluhan hingga ratusan tahun untuk terurai sempurna.
Jika kita terus membiarkan kondisi itu, ’’kiamat sampah’’ di Jateng tinggal menunggu waktu. Terlebih Badan Ling-kungan Hidup Jateng menyatakan 60% dari 57 TPA di provinsi ini akan segera berakhir masa operasinya. Di sisi lain, volume sampah di beberapa TPA me-lebihi daya tampung, antara lain di Ka-bupaten Kendal dan Kota/ Kabupaten Pekalongan. Sementara itu, pembukaan lahan baru TPA makin sulit.
Apa yang bisa kita lakukan untuk mencegah ledakan sampah di Jateng? Minimal ada dua variabel yang perlu di-benahi. Pertama; dari segi pola pikir dan mental manusianya, serta kedua; dari sisi manajemen pe-ngelolaan sampah oleh pemerintah.
Manajemen pengelolaan sampah bisa berhasil jika kita memulai menyelesaikan persoalan itu dari hulu atau sumbernya, yakni manusia, yang menjadi penghasil sampah kurang lebih 0,8 kg/ orang/ hari. Tinggal mengalikan dengan populasi penduduk di sebuah daerah, kita mendapatkan angka sangat besar.
Sayang, kesadaran masyarakat akan arti penting pengelolaan sampah ini belum tumbuh. Mereka masih membuang sampah begitu saja, tanpa memi-kirkan dampak terhadap lingkungan (Morgan, 2009). Hal paling menonjol kita bisa melihat besar persentase sampah plastik di TPA akibat penggunaan kantong plastik atau tas kresek yang tak terkendali.
Dari variabel manusia, langkah fundamental yang bisa dilakukan saat ini adalah kembali menggencarkan kampanye gerakan 3R: reduce (mengurangi), reuse (memanfaatkan kembali), dan recycle (mendaur ulang).
Perda Sampah
Perlu kebijakan strategis dari Pemprov Jateng untuk menangani sampah yang volumenya terus meningkat. Termasuk menggagas serangkaian perda berikut komitmen penegakannya. Dasar hu-kumnya sudah jelas, yakni UU Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pe-ngelolaan Sampah, dan Pem-prov mendapat amanat membuat peraturan terkait penanganan sampah dan pengelolaan TPA regional yang meliputi beberapa kabupaten/ kota.
Jateng bisa mengadopsi kebijakan daerah lain yang sukses menangani sampah, sebagaimana beberapa daerah di Provinsi Bali. Di Kabupaten Badung misalnya, ada Gerakan Antisampah Plastik (Gelatik) yang menerapkan kesepakatan bersama antara pemda dan industri untuk meminimalisasi penggunaan plastik atau memakai plastik ramah lingkungan (degradable).
Sementara di Kabupaten Gianyar, Karanganyar, dan Bangli, pemda mengalokasikan anggaran untuk membeli sampah plastik dari masyarakat. Jateng bisa juga mencontoh zero trash campaign di Surabaya yang sukses mengelola sampah berbasis ma-syarakat
Pemprov Jateng bisa mengagas gerakan ’’Sampah Itu Ber-kah’’, gerakan sosial yang mengubah pola pikir masyarakat, yakni dari sampah sebagai beban menjadi sumber penghasilan. Salah satunya melalui pembentukan bank sampah yang mengelola sampah lingkungan menjadi suatu yang produktif, semisal kompos, produk kerajinan dan sebagainya.
Harapannya produksi sampah dari masyarakat makin terkendali. Kita bisa menekan laju timbunan sampah di TPA yang saat ini mencapai 500 ton per hari sehingga bisa mencegah ’’kiamat sampah’’ di provinsi ini. (Sumber: Suara Merdeka, 21 Februari 2013)
Tentang penulis:
Hadi Santoso ST MSi, alumnus Magister Ilmu Lingkungan Hidup Undip, anggota Pansus Raperda Pengelolaan Sampah DPRD Jateng dari Fraksi PKS
Posting Komentar